[8 Perbedaan Ahli K3 Kemnaker dan Ahli K3 BNSP]

Oleh: Ahmad Afif Mauludi

Halo sobat!

Banyak sobat safety yang mungkin bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara Ahli K3 Kemnaker dengan Ahli K3 BNSP? Saya sebaiknya ambil yang mana?

Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini kami akan membahas mengenai 8 perbedaan Ahli K3 Kemnaker dengan Ahli K3 BNSP.

Sebelum masuk pada inti pembahasan hari ini kami ingin menginformasikan beberapa hal. Pertama, bahwa di dalam perundangan maupun sertifikat tidak tercantum istilah “Ahli K3 Kemnaker” maupun “Ahli K3 BNSP”, kedua istilah ini hanya kami gunakan pada tulisan ini (dan mungkin umum digunakan ) untuk membedakan antara Ahli K3 yang disertifikasi oleh Kemnaker dan Ahli K3 yang disertifikasi oleh BSNP.

Kedua, pembahasan pada tulisan ini hanya dititikberatkan pada Ahli K3 Umum (istilah resmi “Ahli K3 BNSP/Kemnaker” adalah Ahli K3 generalis/umum), dan tidak membahas secara detail mengenai Ahli K3 spesialis (Migas, Konstruksi, Pertambangan, Kimia, Kebakaran, dst).

Ketiga, pada tulisan ini kami hanya akan membahas 8 buah perbedaannya secara singkat:

  1. kelembagaan yang memberikan sertifikasi
  2. Dasar hukum
  3. Persyaratan
  4. Fungsi dan posisi
  5. Kompetensi
  6. Masa pelatihan
  7. Dokumen yang akan didapatkan ; dan
  8. masa berlaku dari masing-masing sertifikat.

Terakhir, tulisan ini bukan membandingkan untuk mencari mana yang terbaik, namun hanya membandingkan sesuai dengan fakta dibumbui dengan beberapa opini dari pemikiran kami sendiri.

Baik mari kita mulai sobat!

Pertama, dari sisi kelembagaan yang memberikan sertifikasi. Hal ini sudah jelas dari istilah yang kami gunakan pada informasi sebelumnya.

Ahli K3 Kemnaker ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di Kemnaker yang pada saat ini dipegang oleh Direktur Pengawasan Norma K3, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, berdasarkan pertimbangan dari tim penilai.

Sedangkan Ahli K3 BNSP, diberikan oleh BNSP berdasarkan penilaian atas kompetensi oleh suatu badan penilai atau assessor yang ditunjuk khusus. BNSP sendiri merupakan singkatan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebuah badan independen, yang dibentuk pemerintah berdasarkan PP No 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Kedua, berdasarkan sisi dasar hukum. Keduanya sama-sama mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, dalam penunjukan/sertifikasi terdapat perbedaan dasar hukum.

Penunjukan Ahli K3 Kemnaker mengacu kepada Per-02 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3.

Sedangkan sertifikasi Ahli K3 BNSP mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 42/Men/III/2008 tentang penerapan SKKNI sektor ketenagakerjaan bidang K3.  Sertifikat Ahli K3 BNSP juga diakui oleh Depnaker, karena LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) K3 telah didukung oleh Surat Resmi dari Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. B-710 pada tanggal 31 Desember 2008. Jadi di mata hukum kedua sertifikasi ini sama-sama sah.

Ketiga, dari sisi persyaratan.
Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 Kemnaker, berdasarkan pasal 3 Permenaker no. 2 tahun 1992 adalah:
1. Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun.
2. Sarjana Muda atau Sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun:
a. Berbadan sehat;
b. Berkelakuan baik;
c. Bekerja penuh di instansi yang bersangkutan;
d. Lulus seleksi dari Tim Penilai.

Secara administrasi pengajuan permohonan penunjukan Ahli K3 Kemnaker, berdasarkan Permenaker No. 2 tahun 1992 pasal 4 ayat (2), membutuhkan:
a. Daftar riwayat hidup;
b. Surat keterangan pengalaman kerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja;
c. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
d. Surat keterangan pemeriksaan psikologi yang menyatakan sesuai untuk
melaksanakan tugas sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
e. Surat berkelakuan baik dari Polisi;
f. Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan/instansi yang
bersangkutan;
g. Fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar terakhir;
h. Sertifikat pendidikan khusus keselamatan dan kesehatan kerja, apabila yang bersangkutan memilikinya.

sebagai tambahan: biasanya bila melalui lembaga sertifikasi akan diminta juga pas foto 4×6, 3×2, 2×3 (masing-masing 2 lembar, latar belakang merah) dan fotokopi KTP sebanyak 2 lembar.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi Ahli K3 BNSP, dibagi berdasarkan tingkatan (3 tingkat),pendidikan dan pengalaman serta persyaratan administrasi.

1. Tingkat Muda

  • Sarjana K3 (S1) pengalaman kerja 6 bulan dibidang K3
  • S 1 – Teknik (non K3) pengalaman kerja 1 Tahun dibidang K3
  • S1 – Non Teknik + non K3 pengalaman kerja 1 Tahun dibidang K3
  • D3 pengalaman kerja 2 Tahun dibidang K3
  • SLTA, pengalaman 3 tahun di bidang K3

2. Tingkat Madya

  • Pendidikan Sarjana K3 (S1) pengalaman kerja 2 Tahun dibidang K3
  • S 1 – Teknik (non K3) pengalaman kerja 5 Tahun dibidang K3
  • S1 – Non Teknik + non K3 pengalaman kerja 7 Tahun dibidang K3
  • D3 pengalaman kerja 8 Tahun dibidang K3
  • SLTA/SMK 10 Tahun dibidang K3

3. Tingkat Utama

  • Sarjana K3 (S1) pengalaman kerja 5 Tahun dibidang K3
  • S 1 – Teknik (non K3) pengalaman kerja 8 Tahun dibidang K3
  • S1 – Non Teknik + non K3 pengalaman kerja 10 Tahun dibidang K3
  • SLTA tidak diizinkan

Untuk persyaratan administrasi Ahli K3 BNSP membutuhkan:
1. Fotokopi Ijasah terakhir
2. Fotokopi KTP / Paspor / Kitas
3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
4. Surat Rekomendasi dari Pimpinan / Atasan Langsung / Rekanan Kerja (bila ada)
5. Sertifikat Pelatihan K3 yang pernah diikuti sebelumnya (bila ada)
6. CV atau Surat Keterangan Pengalaman kerja

Sebagai tambahan, dalam realisasinya persyaratan mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman, “sedikit dilonggarkan” sehingga fresh graduate maupun mahasiswa tingkat akhir pun memungkinkan untuk ikut dalam kedua sertifikasi tersebut. Menurut kami pribadi sebenarnya agak disayangkan fenomena ini terjadi. Hal ini mungkin terjadi karena pertimbangan terhadap tuntutan kebutuhan yang tinggi di dunia kerja terhadap kompetensi di bidang K3 ini.

Keempat, berdasarkan fungsi dan posisi. Secara gamblang dijelaskan di dalam perundangan bahwa Ahli K3 Kemnaker merupakan tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja (Permenker No. 2 Thn 1992 Pasal 1 huruf a).

Selain itu, ahli K3 Kemnaker juga merupakan advisor/penasihat perusahaan terkait dengan hal-hal berhubungan dengan K3 dan menempati posisi sebagai sekretaris dalam P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atau Komite K3 Perusahaan.

Secara singkat Ahli K3 Kemnaker adalah Ahli K3 Perusahaan dan melekat secara individu dan instansi (dalam sertifikat akan tertulis nama perusahaan). Sedangkan Ahli K3 BNSP hanya melekat pada individu, yang merupakan pengakuan atas kompetensi seorang Individu.

Ahli K3 Kemnaker akan otomatis mendapatkan kewajiban dan wewenang khusus dari Kemnaker sedangkan ahli K3 BNSP hanya terbatas memiliki wewenang yang terdapat pada organisasi/perusahaan (apabila sudah bekerja).

Kelima, berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Ahli K3 Kemnaker memiliki kompetensi untuk dapat melakukan identifikasi, evaluasi dan pengendalian masalah-masalah K3 sesuai dengan tempat kerja yang dibidanginya (fungsi advisor) serta kemampuan lain untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas ditaatinya undang-undang keselamatan. Sehingga ahli K3 lebih dituntut penguasaan perundangan terkait dengan K3, organisasi K3 (P2K3) dan penulisan laporan-laporan yang bersifat wajib.

Sedangkan Ahli K3 BNSP memiliki 7 (tujuh) kompetensi kunci sesuai dengan tingkatannya, yaitu:
1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi.
2. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
4. Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
6. Memecahkan masalah
7. Menggunakan teknologi
Penjelasan secara teknis dan detail dapat dilihat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 42/Men/III/2008.

Keenam, berdasarkan dari dokumen yang didapat. Ahli K3 Kemnaker akan mendapatkan 3 (tiga) buah dokumen, yaitu:

  • Sertifikat Keikutsertaan Pembinaan Calon Ahli K3 Umum,
  • Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum; dan
  • Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3/Lisensi K3

Serta 1 buah pin dan 1 buah lencana bertuliskan “Penegak Ketentuan K3, Panca Karsa, Ahli K3”.

Sedangkan Ahli K3 BNSP akan mendapatkan sebuah sertifikat kompetensi yang berisikan telah kompeten dalam unit kompetensi tertentu bidang K3.

Contoh Lisensi K3; Sumber gambar: dokumentasi Pribadi
Contoh Sertifikat Keikutsertaan; Sumber: Dokumentasi Pribadi
Contoh Surat Keterangan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Kemnaker; Sumber: Dokumentasi Pribadi
Pin dan Lencana K3; Sumber Gambar: http://midiatama.co.id/wp-content/uploads/2016/06/Lencana-Ahli-K3-Umum.jpg
Contoh Sertifikat Kompetensi Ahli K3 BNSP tingkat utama Depan – Belakang; Sumber gambar: http://hspacademy.com/wp-content/uploads/2013/02/Contoh-Sertifikat-Ahli-K3-Utama-dari-BNSP.png

Ketujuh, masa pelatihan. Masa pelatihan Ahli K3 Kemnaker adalah 12 hari kerja, sedangkan Ahli K3 BNSP adalah 4 hari kerja untuk masing-masing tingkatan (hari pelatihan ini sudah termasuk dalam ujian kompetensi).

Terakhir, terkait dengan masa berlaku dan perpanjangan. Masa berlaku kedua sertifikasi sama, yaitu 3 tahun. Namun perbedaannya ada pada cara perpanjangan.
Pada Ahli K3 Kemnaker, dokumen yang harus diperpanjang dalam rentang 3 tahun sekali adalah dokumen SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan Lisensi K3. Dalam perpanjangan dokumen ini seorang Ahli K3 Umum tidak harus mengikuti ujian ulang (hanya mengajukan permohonan dengan persyaratan berupa dokumen, berdasarkan permenaker no 2 tahun 1992 pasal 7).
Sedangkan perpanjangan Ahli K3 BNSP harus melakukan uji kompetensi kembali. Perbedaan ini mungkin dikarenakan oleh fungsi dan posisi dari masing-masing sertifikat itu sendiri.

Tabel Resume

Jadi harus ambil yang mana?
Kalau kami pribadi akan mengambil dua-duanya.
Mengapa? Menjadi seorang Ahli K3 Kemnaker merupakan persyaratan perundangan yang harus dipatuhi dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen K3 perusahaan. Sedangkan sebagai individu, untuk dapat bersaing dan dapat diterima secara nasional dan global, selain ijazah/latar belakang pendidikan, kita juga harus memiliki sertifikasi profesi/keahlian yang melekat pada individu.

Mungkin ada teman-teman yang memiliki pandangan lain terhadap tulisan ini atau punya pendapat terkait perbedaan yang lain? silahkan tuliskan di kolom komentar.

(hmd)

SAFETY IS MY LIFE.

Daftar Pustaka:
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER/04/MEN1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifkasi Profesi

Ingin berbagi semua tentang keselamatan sobat? Yuk kirim ke allaboutsafetyid@gmail.com, kami tunggu ya 👷

Line: @allaboutsafety
Instagram: @allabout_safety
Twitter: @allabout_safety
Facebook Page: All About Safety Indonesia
Web: https://allboutsafety.id
Email: allaboutsafetyid@gmail.com

9 tanggapan untuk “[8 Perbedaan Ahli K3 Kemnaker dan Ahli K3 BNSP]

  • Januari 5, 2018 pada 7:55 am
    Permalink

    Kayanya kalo boleh nyicil mending
    K3 kemenaker dlu baru K3 BNSP

    Balas
    • Januari 6, 2018 pada 4:21 am
      Permalink

      Boleh sobat, yang mana dulu tidak masalah sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan pertimbangan masing-masing individu.

      Balas
  • Januari 5, 2018 pada 2:05 pm
    Permalink

    Mau menanyakan, saya sudah memiliki sertifikat penunjukan ahli K3 Kemnaker, kalau untuk mendapatkan lisensi K3 dan SKP ahli K3 Kemnaker bagaimana ya Pak ?
    Terimakasih

    Balas
    • Januari 6, 2018 pada 4:20 am
      Permalink

      Selamat Pagi Sobat, Biasanya dari PJK3 sudah memberikan semua dokumen dari Kemnaker tersebut dalam satu paket pak.
      Saran kami, coba hubungi kembali PJK3 tempat Bapak sertifikasi bila dokumen yang diterima belum lengkap.

      Balas
  • Januari 13, 2018 pada 9:08 pm
    Permalink

    Min, request perbedaan sertifikasi k3 migas dari LSP PPT migas dan K3 migas dari BNSP LSP Energi ya

    Balas
    • Januari 18, 2018 pada 7:15 am
      Permalink

      Baik sobat, kami masukan dalam daftar permintaan artikel ya 🙂

      Balas
  • Januari 22, 2018 pada 8:19 am
    Permalink

    Jikalau saya ikut tetapi status saya masih mahasiswa, apakah saya belum bisa mendapatkan LISENSI dan SKP.

    Balas
  • Juli 11, 2018 pada 3:11 pm
    Permalink

    Sya ingin bertanya, bagaimana cara mengecek keaslian dri Sertifikat k3u tersebut ?

    Balas
  • Juli 18, 2018 pada 3:44 pm
    Permalink

    saya saat ini semester akhir jurusan teknik sipil ada pelatihan k3 ahli muda Konstruksi yg diadakan Himpunan pihak kampus bekerjasama dengan A2K4-1 pendaftaran khusus calon alumni kampus 1,5jt ( pelatihan ini termasuk spesialis ya min ? ) Dan fasilitas sertifikasi BNSP, sertifikasi LPJK, sertifikasi KEMNAKER RI. (semua sertifikasi berbayar terpisah) pngalaman temen sertifikat kemnaker ri lebih dibawah harga sertifikat BNSP 750jt : 2jt
    jadi saya ingin sedikit kejelasan untuk ikut dan ambil sertifikasi yg mana dan juga pendapatnya dari mimin ?
    terima kasih

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *